MARTIN SOFYAN SIAP DUKUNG TERBENTUKNYA PANSUS PILRATIN

PESISIR BARAT medinasnews.com - Anggota DPRD dari Partai Gerindra MARTIN SOFYAN, S.Kom kepada tim medinasnews.com melalui sambungan telpon  (12/2) mengatakan, "Siap menjadi anggota Pansus Pilratin manakala ketua Fraksinya mengusulkan menjadi Pansus.

Sesuai dengan ketentuan UU 17 Th 2014 tentang MD3 PP 12 Th 2018 dan Tatib DPRD Pansus bisa di bentuk apabila ada usulan dari 2 Fraksi atau lebih. "Saya siap menjadi bagian dari Pansus pilratin 2 pekon yang tidak kunjung dilantik - lantik. Saya juga merasa miris dengan sikap Pemerintah Daerah Pesisir Barat yang tidak mengindahkan Rekomendasi Komisi I beberapa Waktu yang lalu. Padahal sudah jelas 2 pekon itu tidak ada masalah lagi dan saya langsung mendengar keterangan itu dari ketua komisi I Ibu eliza wati , S.Sos. Namun nyatanya rekom itu hanya masuk "Kotak sampah" Saja. "Ungkap Martin Sofyan.

Lebih mirisnya lagi bahwa pelantikan peratin 2 pekon  tersebut (sukanegeri dan sukamarga) pelaksanaan pelantikanya dijadwalkan setelah Pemilu. Apa dasar hukumnya pihak Eksekutif menundanya, Kalo semua aturan ini mau sekehendak kita sndiri ya bubar republik ini.

"Aturan sudah jelas, di dalam Perda No 1 Th 2018 jelas bahwa setelah LHP menyanpaikan hasil pemeilihan Peratin dan menetapkan peratin terpilih maka bupati wajib mengeluarkan SK (surat keputusan) Paling lambat 30 Hari setelah SK keluar maka harus dilaksanakan pelantikan. "Kata Martin.

"Maka dengan hak yang melekat pada anggota DPRD serta ketika Pansus nantinya bisa terbentuk dan setelah bekerja dan ditemukan adanya pelanggaran dan kesengajaan perintah daerah dalam hal ini saudara Bupati pansus akan menyampaikan hasilnya kepada Mendagri, Ombusmen dan bila perlu ke Presiden. 

Disamping itu dengan tidak dilantiknya 2 peratin terpilih ini maka pelayanan publik di pekon itu menjadi terkendala. Karna prinsipnya tidak boleh ada kekosongan jabatan di suatu pemerintah sedetikpun.

"Apalagi saya dengar suka marga mau ada PLH peratin. Apa-apaan ini ngawur sekali. Plh itu kan jika peratin berhalangan hadir atau berhalangan kerja karena suatu hal. Maka PLh melaksanakan tugas harian seperti ngecek aparat, sambutan dan melaksanakan mandat dari peratin yang berhalangan tersebut. Sedangkan ini peratinya aja belum di lantik. Dan Plh itu tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang bersifat administratif dan strategis.

Jauh dari pada itu hendak nya kita bisa arif dan bijaksana dalam memandang masalah ini. Coba dengan ditundanya pelantikan ini dapat merusak kondusifitas daerah, serta seorang peratin terpilih juga sangat di rugikan, menjadi calon peratin saja kan tidak sedikit biayanya dan juga beban moral terhadap konsituen serta kawan-kawan peratin yang lain yang  sudah dilantik.

Yang paling urgensi adalah  titik kulminasinya masyarakat menjadi apriori dan hilang kepercayaan pada pemimpin daerah kita.

Saya pribadi sebtulnya tidak menghendaki ini, Saya ini juga bagian dari pemerintahan sesuai UU 23/2014. Oleh karenanya sebelum keadaan ini lebih parah laksanakan saja pelantikan. Tanpa disadari ini sudah terjadi fenomena gunung es. "Tutupnya. (MF/Lezan)
Powered by Blogger.
close
Banner iklan disini